Pencairan Dana Desa Tahap III di Tobasa Masih 25 Persen

Bagikan:
Ilustrasi

NewTapanuli.com, TOBASA – Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) mengingatkan seluruh aparatur desa di daerah itu agar mengejar pencairan anggaran desa tahun anggaran 2018 untuk tahap III. Ditargetkan, paling lama pencairan sebelum tanggal 20 Desember.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Tobasa Hendri Silalahi, diharapkan seluruh desa di daerah itu telah menyelesaikan pencairan tahap III tepat waktu, sehingga dapat dipergunakan tahun ini.

“Kondisi saat ini, dari keseluruhan desa di Tobasa, masih kisaran 25 persen yang telah mencairkan dana desa tahap III. Masih ada waktu, kita minta kepada yang belum agar menseriusi hal ini,” kata Henri ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Minggu (2/12).

Dijelaskan, syarat pengajuan pencairan dana desa tahap III adalah telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pencairan dana tahap II. Jika belum, maka tidak ber-hak mengajukan pencairan selanjutnya. Sedang untuk laporan pertanggungjawaban pencairan tahap III, diberikan peluang untuk diselesaikan hingga batas waktu Maret 2019 nanti.

“Jadi, desa yang tidak mencairkan tahap III hingga Desember, maka anggaran tahap III tersebut akan dianggap silpa,” jelasnya.

Menanggapi kondisi ini, Hotmei Sinurat, Ketua KBPP Polri Resor Tobasa memunta agar aparat tinggat Kecamatan, Dinas PMD-PPA membantu aparat desa menyelesaikan laporan pertanggungjawab sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada desa yang terkendala pencairan.

“Pengamatan kita selama ini, sebahagian besar aparat desa belum menguasai dengan baik pengelolaan keuangan desa, salah satunya menyangkut laporan pertanggungjawaban. Sehingga hampir setiap akhir tahunnya selalu ada desa yang tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya dengan baik,” katanya.

Menurutnya, peran aktif aparat kecamatan dan PMD PPA juga berfungsi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan, terlebih dalam hal penyalahgunaan anggaran yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum.

“Seperti di tingkat Kecamatan, aparat kecamatan harus memantau perkembangan setiap desa khususnya dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Jika ada desa yang mengalami kendala, baiknya dilakukan jemput bola. Demikian halnya Dinas PMD PPA. Dengan demikian, tidak ada desa yang bermasalah,” pintanya.

Kepada Inspektorat juga diminta berperan mengawasi penggunaan dana desa.

“Kita minta agar inspektorat meningkatkan intensitas pemeriksaan realisasi dana desa. Tujuannya agar tidak ada aparat desa yang terjerat hukum akibat kelalaian aparat desa,” tandasnya. (ft/osi/nt)

Bagikan:
Loading...