Inspektorat Tobasa Periksa Pengelolaan Dana Desa di 75 Desa

Int
Ilustrasi
LINE it!

NewTapanuli.com, TOBASA – Insprektorat Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) menggiatkan program percepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, khusnya pengelolaan Dana Desa di wilayahnya. Tahun ini, mereka telah memeriksa sebanyak 75 Desa untuk realisasi Dana Desa tahun 2016 lalu.

“Giat kita saat ini adalah program percepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Tujuan utamanya, mengawal hasil rekomendasi usai dilakukan pemeriksaan,” tutur Kepala Inspektorat Kabupaten Tobasa Wallen Hutahaean ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (9/8).

Diakuinya, perhatian mereka intensif untuk pengelolaan keuangan desa. Untuk itulah pihaknya memeriksa sejumlah desa, baik menyangkut pengaduan masyarakat ke Inspektorat, juga pengaduan masyarakat ke aparat penegak hukum (APH), juga pemeriksaan acak.

“Jika pengaduan ke inspektorat, ditindaklanjuti dan dibuat dalam laporan hasil pemeriksaan. Jika ada kelebihan bayar, atau lainnya direkomendasikan pengembalian. Ketika disetor, disampaikan bukti setor ke inspektorat, maka rekomendasi itu sudah selesai. Kedua, jika pengaduan ke APH, maka APH menyurati inspektorat untuk dilakukan audit. Maka hasil audit diserahkan ke APH, dan APH yang menindaklanjuti apakah ada pidana atau tidak,” jelasnya.

Dipaparkan, tahun 2017 lalu, pihaknya memeriksa pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2016 sebanyak 50 Desa. Tahun ini 75 Desa diperiksa untuk pengelolaan keuangan Dana Desa 2017.

“Dari hasil pemeriksaan, ada beberapa desa yang kita berikan rekomendasi. Memang tidak semua. Lalu rekomendasi itu kita periksa ulang, apakah telah ditindaklanjuti atau belum. Sebab, yang berkaitan dengan keuangan desa berpotensi menjadi pelanggaran hukum,” terangnya.

Dipaparkan, dari hasil pemeriksaan realisasi keuangan desa yang mereka lakukan, ditemukan sejumlah kesalahan menyangkut kelengkapan dokumen. Kemudian beberapa kelebihan bayar dan kekurang volume.

“Desa yang tidak lengkap dokumen, kita rekomendasikan dilengkapi. Kelebihan bayar kita rekomendasikan pengembalian. Batas waktu, 60 hari setelah dikeluarkan LHP. Inilah yang saat kita kawal agar semua terealisasi. Jika rekomendasi itu tidak di tindaklanjuti, maka berurusan dengan penegak hukum,” tandasnya. (ft/nt)

Loading...