Dua Tahun Inalum Nunggak PBB

Bagikan:

NEWTAPANULI.COM, TOBASA – Sejak peralihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari pihak Jepang atau Nippon Asahan Aluminium Co menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhir tahun 2013 lalu, perusahaaan proyek pembangkit listrik dan aluminium  itu belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemkab Tobasa.

“Pemkab Tobasa akan tetap menagih PBB sejak tahun 2013 lalu. Sekarang, kita sedang menjajaki konsultasi ke Dirjen Pajak Kemenkeu,” kata Sekdakab Tobasa Audi Murphy Sitorus melalui  selulernya ketika dipertanyakan terkait tunggakan PBB Inalum, Rabu (3/3).

Tentang tunggakan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Tobasa Thamrin Simanjuntak melalui Kepala Bidang Pendapatan H Togar Simarmata menjelaskan, sejak PT Inalum ditangani Jepang, perusahaan memberikan PBB sebesar Rp5,04 miliar setiap tahunnnya. Namun setelah berubah menjadi BUMN, perusahaan itu hanya menawarkan PBB sebesar Rp500 juta per tahun.

“PBB tahun 2014 dan 2015 sampai sekarang belum dibayarkan. Perusahaan awalnya hanya menawarkan PBB Rp500 juta per tahun, kami tidak berani terima. Belakangan ini ditawarkan kembali Rp1,2 miliar, tetap kami tidak berani terima,” kata H Togar Simarmata yang dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Dikatakan, persoalan ini pun sudah dibahas di tingkat pimpinan. Namun hingga saat ini pihak Inalum belum juga merealisasikan pembayaran PBB. “Kami sudah surati perusahaan agar bersedia membayarkan PBB, tetapi tidak juga sampai sekarang. Dalam waktu dekat, akan kami coba menyurati kembali. Harapan tetap dibayarkan PBB seperti semula Rp5,04 miliar. Tidak kita minta lebih,”  ungkapnya sembari menyebutkan PBB Tobasa tahun 2015 sebesar Rp1,2 miliar.

Terkait tunggakan PBB Inalum, DPRD Tobasa juga sudah sering menyorotinya. “Diawal, perusahaan itu ada komitmen dengan Pemkab Tobasa untuk memberikan kontribusi. Tapi setalah berjalan, komitmen itu diabaikan. Melihat kondisi sekarang ini, Bupati Tobasa harus tegas,” kata St Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Tobasa yang dimintai tanggapannya. Menurutnya, bupati bisa mengerahkan Satpol PP untuk pelaksanaan penegakan Perda, khususnya masalah seperti ini yang berkaitan dengan peningkatan PAD. Tanpa tindakan tegas, Inalum nantinya tetap bandal. (ft)

Bagikan:
Loading...