Kades Berhak Berhentikan BPD dan Perangkat Desa

Bagikan:

NewTapanuli.com, Taput – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera memberlakukan peraturan daerah yang memberikan hak dan kewenangan bagi Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa, maupun badan pemusyawaratan desa.

“Perdanya segera diberlakukan. Saat ini, tinggal menunggu diundangkan saja,” terang Kepala Bagian Hukum Perundangan Setdakab Taput, Alboin Butarbutar, Jumat (23/11).

Peraturan daerah yang memuat kewenangan Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa, maupun badan pemusyawaratan desa, terdiri atas dua buah peraturan, yakni perda tentang perangkat desa, dan perda tentang badan pemusyawaratan desa.

“Perda tentang perangkat desa terdiri atas 34 pasal, sementara perda tentang BPD memuat 69 pasal,” ujarnya.

Dikatakan, progres pembuatan dua buah peraturan itu, sebelumnya, telah melalui evaluasi Gubernur Sumatera Utara, sudah mendapatkan register, dan juga ditandatangani Bupati Tapanuli Utara.

“Sesuai aturan Perda, meski Kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa, dan BPD. Namun, pemberhentian tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk,” jelas Alboin.

Selain tentang pemberhentian perangkat desa dan BPD, kedua Perda juga memuat pasal yang mengatur pengangkatan perangkat desa ASN maupun non ASN melalui keputusan Kepala Desa yang didasarkan atas rekomendasi tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (ant/int)

Bagikan:
Loading...