Tapteng Gelar Sosialisasi Kebijakan Dukcapil

Ilustrasi
LINE it!

NewTapanuli.com, TAPTENG – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) menggelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlangsung di Ballroom Pia Hotel Pandan. Selasa (07/08).

Kepala Disdukcapil Herman Sahrin Lubis melalui sekertaris Ampuan Naibaho mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jajaran Kepemerintahan.

“Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi yang utuh dan mendalam antara jajaran pemerintah kecamatan, desa, kelurahan dalam pelaksanaan program nasional dan target bidang administrasi kependudukan,” jelas Ampuan Naibaho.

Kepala Disdukcapil Provinsi yang diwakili Sunggul Tampubolon dalam kesempatan itu mengatakan, sosialisasi tersebut utamanya dilakukan untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.

“Yang dikejar selama ini oleh Tapteng yang penduduknya juga relatif besar hampir 360 ribu jiwa. Mereka kejar selama ini perekaman sudah sampai 86,36 persen, itu harus dikejar di tahun 2019 harus diselesaikan,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun 2019 semua kabupaten kota harus melaksanakan penerbitan KIA.

“Dulu ada aturannya harus 85 persen, berhubung karena kartu identitas anak itu maka disederhanakanlah, dibuat kebijakan semua kabupaten kota harus menerbitkan KIA,” ucapnya.

Ia mengatakan sesuai dengan kewenangan provinsi, tugasnya untuk memotivasi Kabupaten Kota agar mencapai target Nasional pencatatan akte kelahiran antara 0-18 tahun.

“Kita dorong mereka untuk mencapai yang 85 persen ini supaya tidak ada kendala persyaratan, tetapi itupun sudah dicabut. Tahun 2019 semua itu diharuskan,” ungkapnya.

Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani melalui Asisten II Dr Aris Sutrisno juga mengatakan guna peningkatan tuntutan pelayanan administrasi kependidikan yang profesional dan memenuhi standar teknologi informasi dalam pencapaian standar minimal, harus dilakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang berlaku.

“Untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap undang-undang nomor 24 tahun 2013, disebutkan setiap petugas wajib lapor setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa lainnya yang dialami penduduk diwilayah kerjanya,” jelasnya.

Lanjutnya, kementrian dalam negeri saat ini telah mencanangkan gerakan indonesia sadar administrasi kependudukan (GISA) yang berarti sebuah gerakan yang membangun ekosistem pemerintahan yang peduli dan sadar pentingnya administrasi kependudukan.

“Diharapkan nantinya bukan hanya kegiatan seremonial biasa. Saya mengimbau untuk kita semua untuk ikut berperan aktif sebagai mana diamanatkan undang-undang nomor 24 tahun 2013,” pungkasnya. (ap/rah/nt)

Loading...