PAW 5 Anggota DPRD Sibolga Sedang Diproses

Bagikan:
Ilustrasi.

NewTapanuli.com, SIBOLGA – Lima anggota DPRD Kota Sibolga yang pindah partai untuk mencalonkan diri menjadi calon legislati (caleg) 2019, sedang diproses Pengganti Antar Waktu (PAW).

Kelima Anggota DPRD Sibolga tersebut adalah Pintor Siahaan dari PKB ke Gerindra, Hendra Sahputra dari Nasdem ke Gerindra, Nikson P Simanjuntak dari PKPI ke Nasdem, Albar SIkumbang dari Hanura ke Nasdem dan Ikhsan Wahyudi Simatupang dari Gerindra ke Demokrat.

Informasi yang diperoleh New Tapanuli, bahwa surat pengunduran diri para anggota DPRD Sibolga yang lompat pagar tersebut sudah diberikan kepada masing-masing partai untuk selanjutnya diproses di DPRD Sibolga.

“Berkasnya sudah sampai pada kita dan sudah diteruskan ke Sekretariat Pemko Sibolga, untuk selanjutnya di proses dan dikirimkan ke Gubernur Sumatera Utara. Kita tunggu aja dari provinsi,” jelas Sekretaris DPRD Sibolga Ricard Pangaribuan, jumat (7/9) di Sibolga.

Dijelaskannya, untuk surat pemberhentian dari partai masing-masing sudah ada sehingga prosesnya dapat dijalankan untuk selanjutnya diberhentikan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga, masih menunggu SK Pemberhentian 5 mantan DPRD Sibolga yang kembali maju sebagai calon anggota DPRD di Pileg 2019.

“Iya masih ditunggu prosesnya dari gubernur, belum final,” kata Komisioner KPU Sibolga Divisi Teknis Penyelenggaraan Salmon Tambunan di Sibolga, Sabtu (8/9).

Menurut Salmon, kelima balon anggota DPRD tersebut telah melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari partai masing-masing dan surat pengunduran diri ke pimpinan DPRD Kota Sibolga saat menyerahkan berkas pendaftaran beberapa waktu lalu.

“Dan dari Sekwan, mereka telah menyampaikan bahwa telah dilakukan proses pemberhentian ke Gubernur Sumut,” ucap dia.

Salmon yang kembali mencalonkan diri sebagai Komisioner KPU Sibolga periode 2018/2023 dan masuk dalam 10 besar ini mengungkapkan, pihaknya masih menunggu proses tersebut hingga 19 September mendatang.

Jika SK tersebut tak kunjung keluar hingga 20 September 2018 saat penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), para caleg lompat partai tersebut akan tetap diakomodir. Hal ini dilakukan karena proses SK Pemberhentian dari Gubernur diluar kewenangan mereka.

Masih kata Salmon, tetap diakomodirnya para caleg tersebut sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 27, ayat 5, dan sebagaimana Surat Mendagri nomor 160/6324/OTDA, 3 Agustus lalu.

Dimana DPRD yang telah menyatakan mengundurkan diri dan kembali mencalonkan diri, tidak lagi memiliki hak sebagai anggota DPRD.

“Maka mereka masih bisa dibuat memenuhi syarat. Ini yang menjadi dasar kita. Pemprov Sumut kita harap agar pemberhentian ini bisa diurus, agar mereka (balon anggota DPRD,red) memenuhi syarat. Jadi ini masih ada waktu, saya fikir ini tidak akan rumit,” jelasnya. (mis/rah/nt)

Bagikan:
Loading...