Bawaslu Sibolga Tertibkan APK yang Menyalahi Aturan

Bagikan:
Petugas Bawaslu Sibolga saat melakukan penertiban APK yang menyalahi aturan. (Milson Silalahi/New Tapanuli)

NewTapanuli.com, SIBOLGA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Sibolga, Senin (3/12), melaksanakan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan perundangan yang berlaku, terutama yang berada di badan jalan, sarana-prasarana milik pemerintah seperti sekolah, rumah ibadah dan brending mobil.

Amatan NEW TAPANULI, penertiban APK yang menyalahi aturan ini, didampingi petugas Kepolisian, Satpol PP, perwakilan partai politik yang ada di kota Sibolga, Panwas, Dishub, yang dimulai dari kawasan Panomboman, Kelurahan Sibolga ilir menuju arah inti kota Sibolga.

Sebelum rombongan berangkat untuk menertibkan APK, Koordinator Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran dan sengketa Bawaslu kota Sibolga, Darwis Suprianto Sibarani, terlebih dahulu menyelenggarakan rapat untuk mengambil kesepakatan tentang aksi penertiban APK.

Turut hadir Komisioner KPU Sibolga Asa Dame Simanjuntak SH, Afwan Nasution dan Asmar Harahap, personel Kepolisian Polres Sibolga, Mewakili Partai Politik yang ada di kota Sibolga.

“Kita berharap kepada KPU Sibolga dapat memberikan laporan tentang APK yang di fasilitasi dan dicetak oleh KPU Sibolga. Di mana selama ini APK yang terpasang, terutama yang dibuat oleh Caleg tidak ada koordinasi untuk pemasangannya,” jelas Darwis.

Bahkan menurutnya, jikalaupun nanti tidak semua APK dapat ditertibkan terutama yang melanggar aturan, namun ke depan pihaknya akan tetap menyurati Parpol agar dapat menertibkan APK nya yang menyalahi aturan.

Sementara itu, Komisioner KPU Sibolga, Asa Dame Simanjuntak, mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada Parpol yang menyurati KPU Sibolga terkait pemasangan APK.

“Kalau memang pendapat Bawaslu Sibolga, terkait belum adanya pemberitahuan Parpol untuk pemasangan APK akan ditertibkan, kami tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab sesuai tupoksi, yang menentukan melakukan penindakan atas pemasangan APK yang tidak sesuai aturan adalah Bawaslu,” jelasnya.

Menanggapi adanya rencana penertiban APK yang tidak dilaporkan, mewakili Parpol langsung mengajukan keberatan, apalagi untuk pembuatan dan pemasangan APK seperti Baliho memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Kita keberatan jika baliho-baliho yang terpasang di rumah warga justru dibongkar, jika memang menyalahi aturan silahkan saja ditertibkan, namun terkait pemberitahuan yang tidak disampaikan untuk pemasangan APK, agar hal ini tidak menjadi permasalahan,” jelas salah seorang mewakili Parpol.

Akhirnya pada kesempatan tersebut disepakati untuk menertibkan APK yang menyalahi aturan, seperti memakai badan jalan, APK yang dibuat di sarana pemerintah dan pendidikan serta rumah ibadah, APK yang berada di pohon, branding mobil, serta APK yang menyalahi aturan lainnya. (mis/osi/nt)

Bagikan:
Loading...