Galian Perbukitan Huta Tonga-tonga Dihentikan

Milson Silalahi/New Tapanuli
Lurah Huta Tonga-tonga menghentikan sementara penggalian perbukitan.
LINE it!

NewTapanuli.com, SIBOLGA – Penggalian perbukitan di lingkungan IV, Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kota Sibolga dihentikan. Hal itu terkait adanya keberatan masyarakat yang dikhawatirkan akibat galian tersebut dapat membahayakan jiwa warga yang tinggal di sekitaran perbukitan.

“Kami takut, resah dan keberatan atas penggalian tanah pegunungan itu. Kita takut terjadi tanah longsor yang dapat menimpa rumah yang berada di bawah perbukitan. Apalagi bekas tebangan pohon-pohon kayu besar diletakkan saja di bawah galian, jika terjadi sesuatu termasuk terjadi longsor, kayu-kayu besar itu akan langsung meluncur ke bawah menimpa rumah-rumah warga, inikan tentu menakutkan bagi kami,” beber warga lingkungan IV, Henri Simatupang (50), Abdul Latif, (56), Idris (57) Amrina (62), meriansyah Simamora (41), Jamintan Pandiangan (61) dan lainnya, saat kunjungan wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori, kemarin.

Selain itu, kata mereka, akibat adanya galian itu, menyebabkan mata air yang biasa dipakai warga, saat ini sudah tertutupi oleh tanah, tentunya ini mengancam konsumsi air bagi warga. Karena adanya kekhawatiran itu, warga menjadi resah dan bahkan tidak dapat tidur lagi di rumah masing-masing, apalagi jika hujan turun, mereka langsung mengungsi, takut adanya longsor.

Lurah Huta Tonga-tonga R Panggabean, yang dikonfirmasi di kantor lurah menyampaikan bahwa saat ini telah memerintahkan untuk menyetop pekerjaaan itu, dan pihak pengelola pekerjaan juga telah menurunkan alat berat untuk tidak beroperasi dulu.

“Terkait tuntutan warga tentang bahaya longsoran akibat pekerjaan tersebut, kita sudah minta kepada pengelola agar kayu-kayu besar yang ditumpuk di bawah lahan yang dibuka untuk jangan dibuat di sana,” jelasnya.

Sedangkan terkait sumber air yang menjadi kebutuhan warga, yang tertutupi oleh galian tanah, pihaknya sudah memerintahkan agar mata air tersebut dihidupkan kembali, karena kebutuhan air merupakan kebutuhan pokok warga.

“Untuk perijinan pekerjaan ini, kami tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin operasi dari pekerjaan ini, melainkan instansi yang berwenang untuk ini adalah instansi LHKP, jika ada ijin dari LHKP, kami akan meneruskannya untuk memperbolehkan pekerjaan pengerukan ini, jadi yang jelas lurah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ijin,” tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya pekerjaan ini, jangan sampai menimbulkan pertentangan ditengah-tengah warga. Terkait keabsahan surat kepemilikan tanah, menurut dia, ini bukan kewenangannya.

“Ini kewenangan BPN, mereka yang mengeluarkan surat kepemilikannya,” tukasnya. (mis/nt)

Loading...