Pemda Wajib Verifikasi PPPK

Bagikan:
Ilustrasi

NewTapanuli.com – PEMERINTAH daerah diwajibkan melakukan verifikasi data honorer K2 yang daftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Hanya honorer K2 yang lolos verifikasi berhak mendapatkan kartu tanda peserta ujian pada 23-24 Februari mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, saat honorer K2 mendaftar, bersamaan dengan itu pemda melaksanakan verifikasi. Apakah benar honorernya masih bekerja sampai sekarang. Dan apakah ijazahnya memenuhi. Bisa jadi di database gurunya belum S1, tapi di data pemda sudah S1.

“Nanti hasil verifikasi administrasi oleh pemda ini akan disesuaikan dengan database BKN. Kalau ternyata honorernya tidak bekerja lagi atau terputus, otomatis langsung kami coret dari database,” terang Ridwan.

Hasil verifikasi data ini, lanjutnya, akan diumumkan pemda lewat aplikasi portal SSCASN. Dan, semua datanya bisa dilihat seluruh honorer K2 sehingga lebih transparan.

Ridwan menjelaskan, honorer K2 yang akan diangkat PPPK, syarat utamanya adalah pernah ikut tes CPNS 2013. Itu sebabnya, setiap honorer K2 dimintakan untuk menulis nomor peserta ujian CPNS 2013.

“Kalau yang sudah hilang kartunya bisa minta di masing-masing daerah. Mereka pasti punya arsip data peserta ujian CPNS 2013,” tandasnya.

Apkasi Masih Meragukan Sumber Gaji

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming menuturkan rekrutmen PPPK yang pendaftarannya dimulai Minggu (10/2) menjadi solusi atas berlarutnya masalah honorer K2.

Tapi, ternyata ada keberatan dari sejumlah pemerintah daerah terkait dengan anggaran gaji PPPK yang dibebankan ke APBD.

”Apkasi mencoba menyampaikan kepada pemerintah tentang keberatan sejumlah daerah. Jangan sampai beban gaji agar tidak dibebankan ke daerah. Tapi ditanggung oleh APBN,” ungkap Mardani.

Apalagi anggaran untuk gaji pada APBD sudah digedok bersama dewan pada 2018. Banyak pemda yang tidak menganggarkan gaji untuk PPPK. Padadal gaji PPPK, sesuai pasal 101 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara dibebankan pada APBD.

Bunyi pasal 101 UU ASN ayat (3) adalah Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negarauntuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanjadaerah untuk PPPK di Instansi Daerah.

”Secara lisan mereka (pemda) merasa keberatan dan meminta pusat mengkaji ulang tentang kebijakan gaji untuk PPPK,” imbuh Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu. (esa/jpnn/nt)

Bagikan:
Loading...