Dana Jamaah Capai Rp113 Triliun Kualitas Layanan Haji Wajib Maksimal

Bagikan:
Ilustrasi

NewTapanuli.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI mengingatkan agar pelayanan terhadap jamaah haji tetap terlaksana dengan maksimal. DPR meminta pemerintah tak menurunkan kualitas pelayanan, sekalipun biaya haji tahun ini tak mengalami kenaikan.

“Meski biaya tidak naik tetapi pelayanan harus maksimal karena ini bagian dari tanggung jawab negara dan DPR untuk memberi yang terbaik bagi rakyat,” kata Ketua Komisi VIII Muhammad Ali Taher Parasong kepada wartawan, sebagaimana dilansir RMOL (Jawa Pos Grup), Rabu (6/2).

Ali mengingatkan bahwa negara memiliki dana cukup yang sekarang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). “Sampai akhir 2018, jumlah dana haji secara keseluruhan termasuk dana abadi umat (DAU) mencapai Rp 113 triliun,” jelas dia.

Dengan jumlah itu, kata Ali, bila ada kenaikan maka masih dalam batas wajar dan sangat rasional.

“Komitmen yang kita bangun sekarang ini adalah untuk rakyat. Jemaah haji kita kebanyakan dari desa, buruh, tani dan nelayan sehingga ketidaknaikan ini sangat berarti sekali buat mereka,” jelas Ali.

Diketahui, Komisi VIII bersama Kementerian Agama telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 rata-rata sebesar Rp 35.235.602. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan dari BPIH 2018.

Biaya Haji 2019 Tak Berubah, Masih Rp 35 Jutaan

Komisi VIII DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 sebesar Rp 35.235.602 atau setara USD 2481. Penetapan ini dilakukan pada rapat kerja Panja BPIH bersama Menteri Agama di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/2).

Ketua Panja BPIH Ace Hasan Sadziliy mengatakan, biaya haji 2019 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan kurs dollar terhadap rupiah tidak membuat biaya haji ikut bertambah.

“BPIH Tahun ini sama dengan BPIH tahun sebelumnya tidak ada perubahan,” ujar Ace.

Kenaikan terjadi di biaya tidak langsung (indirect cost) yang dibebankan kepada keuntungan pengelolaan setoran dana awal. Jika tahun lalu Rp 6.878.931.934.046 tahun ini meningkat menjadi Rp 7.039.801.971.253,57.

Meski demikian, secara keseluruhan, BPIH 2019 per jamaah sebesar Rp 69.744.435. Rinciannya, yang dibebankan kepada jamaah hanya Rp 35.235.602, sisanya dibebankan kepada indirect cost.

Namun, total BPIH tersebut belum termasuk biaya perekaman sidik jari dan verifikasi data biometrik dan pre clearance atau merubah status jamaah seperti penumpang domestik saat tiba di Arab Saudi.

“Sebab pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum menetapkan besaran nilainya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin mengapresiasi kerja Komisi VIII melalui Panja BPIH. Dia menyebut kinerja Panja mengalami tren kenaikan kualitas. Karena proses pembahasan terjadi lebih awal, dan selesai lebih cepat.

Lukman lantas mengatakan menyetujui BPIH 2019 sebesar Rp 35.235.602 atau tidak mengalami perubahan dari sebelumnya. Angka tersebut dianggap rasional, mengingat pada 2018 dan tahun ini ada perbedaan kurs dollar terhadap rupiah.

“Kami menyetujui hasil Panja sepenuhnya, diiringi apresiasi tidak terhingga atas upaya yang diberikan Panja dan seluruh pimpinan serta Anggota komisi VIII yang kami hormati,” sambung Lukman.

Artinya dengan ditetapkannya BPIH lebih cepat dikatakan Lukman telah membantu kinerja Kemenag. Dengan ini kementeriannya bisa lebih terfokus pada persiapan penyelenggaraan haji 2019 untuk aspek lainnya.

“Kami bisa fokus memersiapkan berbagai hal pelaksanaan haji 2019. Proses pembahasan penetapan biaya haji memang termasuk yang krusial,” pungkas Lukman. (jpc/int/nt)

Bagikan:
Loading...