Masyarakat Adat Tapanuli Temui Presiden Jokowi

Perwakilan Masyarakat Adat berkumpul di Sopo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak di Jalan Cornel Simanjuntak, Balige, Tobasa.
LINE it!

NewTapanuli.com – Perwakilan masyarakat adat empat Kabupaten se-Kawasan Danau Toba berkumpul di Sopo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak di Jalan Cornel Simanjuntak, Balige, Tobasa, Selasa (7/8).

Mereka kompak menyatukan kekuatan dan akan menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk menindaklanjuti janji pengembalian hak ulayat mereka yang selama ini masuk klaim hutan negara dan konsesi PT Toba Pulp Lestari.

Mereka merupakan perwakilan dari masyarakat adat empat kabupaten pemilik ulayat adat yang tanahnya diduga diserobot.

Keberangkatan perwakilan itu didampingi AMAN tano Batak yang dikordinir Ketua Badan Pengurus Harian (BPH), Roganda Simanjutak.

Roganda Simanjuntak menjelaskan poin-poin yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Usulan hutan adat 2016 yang pernah mereka ajukan agar segera ditindaklanjuti Pemerintah.

Kata Roganda, pada 2016 lalu ada 11 hutan adat yang diusulkan agar dilepaskan dari klaim hutan negara dan konsesi PT TPL. Namun, satu dari usulan tersebut sudah dilepas yakni Pandumaan Sipitu Huta, Humbang Hasundutan.

“Sisanya ini harus segera dilepas. Karena sesuai dengan peta yang kami kirim ke Kemenhut sudah fix. Dalam artian sudah melalui proses kroscek dengan Dirjen Planologi Kemenhut untuk segera ditindaklanjuti pelepasannya,” sebutnya.

Dijelaskannya, 10 hutan adat lainnya kasusnya serupa yakni klaim hutan negara dan masuk konsesi PT TPL antara lain, Tobasa (Matio, Tukko ni Solu) Taput (Huta Aek Napa, Naga Saribu Siharbangan), Humbang (Huta Sitakkubak hak ulayat Ama Raja Medang Simamora, lalu Simarigung, Pargamanan, Si Onom Hudon Utara, Si Onom Hudon Timur. Sedangkan di Kabupaten Simalungun, Naga Hulambu.

Loading...