Informasi, Aset yang Harus Dilindungi  

Bagikan:
Ilustrasi.

NewTapanuli.com, HUMBAHAS – Informasi merupakan aset yang harus dilindungi dengan baik dari pihak lain. Apalagi, pihak lain kerap mengambil informasi dan cenderung disalahgunakan pemanafaatannya.

Kepala Bidang Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Humbahas, Mangadar Lumbanraja melalui kepala seksi statistik dan persandian, Naudur Purba mengatakan, pengamanan informasi itu bisa dilakukan melalui persandian.

“Informasi yang dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan pemerintah pusat dan daerah. Karena informasi memberikan akses langsung yang luas terhadap tujuan organisasi, baik yang besar maupun yang kecil,” katanya di ruang kerjanya, Rabu (21/11).

Menurutnya, setiap organisasi memiliki informasi kritis, sensitif dan bersifat rahasia yang menjadikannya salah satu sumber strategis bagi kelangsungan hidup organisasi itu sendiri.

“Makanya informasi itu sejatinya harus dilindungi dari berbagai jenis ancaman. Kalau tidak organisasi itu akan rugi. Segenap jajaran dalam organisasi, mutlak harus melindungi informasi tadi,” bebernya.

Dengan adanya informasi, lanjutnya, tekhnologi semakin cepat, bahkan terkait informasi dunia internasional sudah dapat di searching atau di akses melalui internet dengan waktu singkat.

“Sementara informasi yang dikecualikan yaitu menyangkut keamanan negara baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Jadi, sangat perlu diamankan melalui cripto clearance, yakni salah satu ilmu persandian,” jelasnya.

Di sisi lain, katanya lagi, tidak semua informasi harus dilindungi, dan itu sebabnya sebuah organisasi harus memilah informasi dengan melakukan klasifikasi informasi.
“Dari sini kita ketahui apakah informasi tadi layak dan wajib dilindungi atau tidak, tergantung kebutuhan organisasi yang mengelola. Untuk mekanisme pengelolaan terutama informasi milik pemerintah dilakukan dengan aman, efektif dan efisien,” imbuhnya.

Dia menganalogikan, saat seseorang memiliki rekening bank yang tidak dilindungi dengan baik, tentunya bisa disalahgunakan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

“Ini hanya analogi sederhana terhadap perlindungan informasi. Contohnya kejahatan money loundry (pencucian uang) yang sedang trend saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, secara nasional pedoman pengelolaan dan informasi berklasifikasi milik pemerintah sudah diamankan guna mencegah terjadinya kebocoran informasi, apalagi menyangkut keamanan negara.

“Ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya keamanan nasional melalui pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi secara utuh, efisien, efektif dan akuntabel. Intinya, negara harus dilindungi dari informasi yang mungkin disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan,” pungkasnya. (sht/rb/nt)

Bagikan:
Loading...