UMK Humbahas Disepakati Rp 2,3 Juta

Bagikan:
Dewan Pengupahan Kabupaten Humbang Hasundutanyang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha saat menggelar rapat terkait UMK. (SUNDAY SIHOTANG/NEW TAPANULI)

NewTapanuli.com, HUMBAHAS – Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami kenaikan. Jika tahun 2018 UMK sebesar Rp 2.153.182,44, maka pada tahun 2019 mendatang naik menjadi Rp 2.326.083.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Humbahas Jhonny Gultom membenarkan adanya kenaikan UMK di Humbahas pada tahun 2019 nanti.

“Kenaikan sepenuhnya merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Setelah berproses, Dewan Pengupahan sepakati UMK tahun 2019 naik 8,3 persen. Jadi, sudah ada ketentuan terkait UMK,” terang Jhonny yang didampingi Kabid Hubungan Industri, Pentus S.

Kenaikan UMK sebesar 8,3 persen itu, sambung Jhonny, sebelumnya sudah mendapat persetujuan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) yang terdiri dari unsur serikat pekerja, pengusaha, serta pemerintah.

“Hasil kesepakatan ini secepatnya akan dilaporkan ke Bupati Humbahas untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penetapan. Karena penetapan UMK ini adalah kewenangan Provinsi, dan setelah ada penetapan resmi dari provinsi, kemudian segera dilakukan agenda sosialisasi kepada para pengusaha di Humbahas,” jelas Jhonny seraya berharap per 1 Januari 2019 UMK baru sudah bisa dilaksanakan.

Dia menjelaskan, kesepakatan itu dibuat merujuk pada surat Menteri Tenaga Kerja No: 8.240.M-Naker PHI 954/X/2018 dan sudah harus diumumkan pada 21 November 2018 dan mulai berlaku terhitung 1 Januari 2019.

“Dasar perhitungan pengupahan, yaitu tingkat inflasi nasional sebesar 2,88%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,15%. Sehingga kenaikan UMK sekitar 8,3% dari upah minimum provinsi (UMP) dan UMK yang sedang berjalan,” bebernya.

Menurutnya, sebelum kesepakatan diambil, tim Depekab sudah melakukan survei pada beberapa industri yang dominan menggunakan tenaga kerja guna mengetahui apakah UMK tahun berjalan dilaksanakan oleh pihak industri.

“Hasil survei, UMK kita dapat dipedomani dan dijalankan oleh pihak pengusaha sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya pria yang juga menjabat sebagai Ketua Depekab Humbahas ini. (sht/rb/nt)

Bagikan:
Loading...