Kinerja Dinas Ketapang Humbahas Dipertanyakan

Sunday Sihotang/New Tapanuli
LINE it!

NewTapanuli.com, HUMBAHAS – Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Humbahas dipertanyakan. Pasalnya, sejak dinas tersebut dibentuk di Kabupaten Humbahas, masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

Salah seorang pemerhati pemerintahan, B Purba, mengungkapkan, agar Bupati Humbahas meninjau kembali keberadaan Dinas Ketapang. Jika, dinas tersebut tidak mumpuni, sebaiknya dilebur ke dinas lain.

“Belum ada kinerja yang real bisa kami rasakan setelah dibentuknya Dinas Ketapang. Paling hanya sebatas pendataan. Jika hanya pendataan tanpa langka yang real, untuk mengetahui ketahanan pangan Humbahas cukup dianalisa pada Humbahas Dalam Angka (HDA). Bukan hanya itu, raskin, salah satu wujud dari ketahanan pangan juga bukan bahagian kompetensi Ketapang. Sederhananya, bicara ketahanan pangan belum ada kami rasakan dari Dinas Ketapang,” ungkapnya, Kamis (9/8).

Salah seorang staf Ketapang yang namanya enggan disebut, mensinyalir pertanyaan masyarakat tadi sangat beralasan.

“Mungkin masyarakat melihat dari sisi efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja dari Dinas ini. Sebelum Dinas ini terbentuk, ketahanan pangan hanya di handle oleh bidang pada Dinas Pertanian.

Artinya, ditingkat bidang saja, kegiatan Ketapang sudah cukup bertanggung jawab bukan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang notabene dengan anggaran yang lebih besar,” tukasnya.

Dia juga mengisyaratkan hingga saat ini Dinas Ketapang belum mumpuni terbentuk mengingat Kabupaten Humbahas sampai saat ini tidak memiliki daerah yang terancam pangan.

“Secara umum, masyarakat Humbahas hidup dari sektor pertanian yang menjadi sumber ketahanan pangan. Jadi, belum ada terpetakan desa ataupun kecamatan yang menjadi daerah rawan pangan. Bukan hanya itu, sampai saat ini, Humbahas juga belum memiliki lembaga distribusi pangan karena alasan yang sama.

“Tidak satu daerah pun di Humbahas pernah mengalami rawan pangan,” imbuhnya.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Ketapang Kamaruddin Gultom di ruang kerjanya ditanyai seputar minimnya kinerja Ketapang mengatakan bahwa pembentukan OPD Dinas Ketapang sudah sesuai dengan PP 16 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. “Keberadaan OPD tadi sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur. Setiap OPD juga nantinya akan di analisis, baik beban kerja, efisiensi dan efektivitasnya. Ini semua akan terus dianalisis,” ujarnya.

Terhadap tudingan masyarakat terkait minimnya kinerja Ketapang, Kamaruddin menisyaratkan bahwa kehadiran OPD tadi sudah melalui beberapa kajian. (sht/osi/nt)

Loading...