Irwan Simamora: Keterlambatan Perda Hukum Adat Ada di Pihak DPRD

Sunday Sihotang/New Tapanuli
Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Humbahas mendatangi kantor DPRD Humbahas.
LINE it!

NewTapanuli.com, HUMBAHAS – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (BPPD) Irwan Simamora, menyangkal pernyataan Ketua DPRD Humbahas yang menyatakan lambatnya penetapan Perda Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta disebabkan proses tahapan.

“Keterlambatan itu ada di pihak DPRD. Penetapan perda tersebut sarat dengan kepentingan politik,” ujarnya, Jumat (9/6).

Menurut Irwan, sebagai alat kelengkapan DPRD, yakni Pembuat Peraturan Daerah, pihaknya telah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Mereka telah menyerahkan rekomendasi yaitu berupa kesimpulan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibawa ke rapat unsur pimpinan dan fraksi-fraksi untuk selanjutnya mengagendakan pembahasan Ranperda tersebut ke tingkat paripurna.

“Kita sudah menyerahkan rekomendasi tersebut kepada pimpinan DPRD pada pertengahan Mei lalu. Kemudian, tugas pimpinan DPRD untuk duduk bersama membuat agenda pembahasan tersebut ke tingkat paripurna,” ujar Irwan.

Namun, masih kata Irwan, pada rapat unsur pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, serta pimpinan fraksi-fraksi, sebagian unsur pimpinan tersebut tidak menerima untuk diagendakan ketahap paripurna. Mereka beralasan supaya seluruh masyarakat hukum adat di seluruh Humbang Hasundutan dibuat dalam satu perda.

Loading...