Demi Tanah Leluhur, Matipun Kami Siap

Sunday Sihotang/New Tapanuli
Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Humbahas mendatangi kantor DPRD Humbahas.
LINE it!

NewTapanuli.com, HUMBAHAS – Sejumlah warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang tergabung dalam masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta datangi kantor DPRD, Rabu (6/6). Mereka mendesak DPRD agar segera menerbitkan Perda tentang pengakuan hukum masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta.

Hal itu sangat diperlukan terkait realisasi pelepasan 5.172 hektar lahan konsesi berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup nomor 923 tahun 2016 lalu.

Mereka kemudian diterima di ruang rapat DPRD untuk mendengarkan aspirasinya oleh Ketua DPRD Manaek Hutasoit, Ketua Komisi B Moratua Gajah, serta Ketua Komisi C Marolop Manik.

Haposan Sinambela, salah satu tokoh masyarakat Pandumaan-Sipitu huta menilai, DPRD lamban serta terkesan mencari-cari alasan. Lebih jauh Haposan menuding DPRD Humbahas sengaja tidak menerbitkannya karena ada kepentingan karena menurutnya, beberapa oknum DPRD Humbahas adalah pengusaha kayu.

“Bukan hanya dugaan, pasti ada dari mereka itu berkepentingan. Karna, sebagian dari mereka (oknum DPRD, red), pengusaha kayu,” ujarnya.

Haposan juga menyesalkan sikap pemerintah dan DPRD yang sepertinya sengaja membiarkan pihak TPL membabat lahan mereka dan menanaminya dengan ekaliptus. Padahal, menurut Haposan sebelumnya tim sudah membuat patok sementara. Seharusnya pemerintah membuat teguran kepada pihak TPL menunggu diterbitkannya perda tersebut.

“Lahan kami dibabat. Yang dibabat itu pohon kemenyan sumber penghasilan kami, tapi pemerintah diam saja,” ketusnya.

Loading...