Kanwil Pajak Sumut II Tepis Dugaan Maladministrasi Pajak

Bagikan:
Ilustrasi

NewTapanuli.com – KANWIL Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II menepis adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga dalam pemeriksaan pajak terhadap terpidana pembunuh petugas pajak, Agusman Lahagu seperti yang disampaikan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Tri Bowo selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II dalam bentuk rilis kepada koran ini, Selasa (8/5). Tri Bowo mengungkapkan bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II telah memberikan tanggapan atas laporan hasil akhir pemeriksaan tersebut kepada pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang intinya bahwa rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga terhadap Wajib Pajak Agusman Lahagu untuk Tahun Pajak 2010 dan 2011 telah sesuai dengan prosedur dan adminstrasi rangkaian pemeriksaan telah dijalani berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Atas laporan yang menyatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak yang dilakukan telah melewati batas waktu yang ditentukan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II menanggapi bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pihak lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Sehingga atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit pada Tahun 2015 sah secara ketentuan. “Hal ini telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan wajib pajak atas SKP tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” ujar Tri Bowo.

Direktorat Jenderal Pajak menyayangkan bahwa laporan tersebut dipakai pihak lain dan diberitakan di media yang mendeskriditkan Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan masih terdapat proses klarifikasi atau keberatan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Pemberitaan yang menggiring opini seolah-olah maladministrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga menjadi penyebab terbunuhnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak Parada pada tahun 2016 telah mendukakan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bekerja untuk mengumpulkan penerimaan Negara,” terang Tri Bowo.

Disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menghargai setiap upaya hukum wajib pajak, baik melalui upaya gugatan, pelaporan kepada ombudsman, pelaporan kepada Kepolisian dan tindakan hukum lainnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak akan menangani seluruh proses upaya hukum tersebut sesuai dengan tatanan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Pajak adalah pelaksana undang-undang dan bekerja atas nama Negara dengan berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku. “Namun demikian, apabila ada perbedaan pandangan maupun persinggungan dalam proses pelaksanaan Undang-undang tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk memastikan kebenaran ditegakkan dan keadilan dijalankan,” tutup Tri Bowo. (rel/pra/nt)

Bagikan:
Loading...